Asas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli Document Transcript

• 1. TUGAS HUKUM PIDANA Asas-asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli Dosen Pengajar : Syaifullah Yophi A., SH., MH. oleh : DIENNISSA PUTRIYANDA Nim : 1209114065 Fakultas Hukum Universitas Riau 2012/2013 1
• 2. Asas-asas Hukum Pidana Asas-asas hukum pidana merupakan hal-hal yang mendasari terjadinya suatuperbuatan akan dikenakan sanksi hukum apabila melanggar ketentuan hukum pidana dimanapun ia keberadaan dan tidak melihat status orang itu berbuat tindak pidana apabilamelanggar ketentuan hukum pidana akan terkena sanksi sesuai dengan sanksiperbuatannya. Asas-asas hukum pidana ini bersumber dalam bagian Buku I menyangkut asas-asashukum pidana dan uraian umum dari ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 KUHP.Berikut penjelasan mengenai Asas-asas Hukum Pidana, yaitu : Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif Asas Personalitas Asas Teritorialitas atau Asas Nasional Aktif Asas Asas Legalitas Hukum Asas Universalitas Pidana 2
• 3. BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU (TIJDSGEBIED) Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidanadari segi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (feit) pidana sedangkanperbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan,maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana.Asas hukum pidana berdasarkan batas berlakunya menurut waktu yang terkandungdalam Pasal 1 KUHP, yaitu : Asas Legalitas Pasal 1 KUHP(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan- ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.Asas Legalitas (nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali) terdapat dalam Pasal1 ayat (1) KUHP.Asas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dalam teori : “vom psychologishen zwang(paksaan psikologis)” dimana adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenaliyang mengandung tiga prinsip dasar : 1. Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang/Asas legalitas/Lex scripta) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Yang dimaksud dengan UU disini adalah dalam arti luas, bukan saja yang tertulis yang 3
• 4. telah dituangkan dalam bentuk UU oleh pemerintah dengan DPR tetapi produk lain seperti PerPu, PP, Keppres,Per/Instruksi menteri, Gubernur dsb. Intinya harus dituangkan secara tertulis dalam suatu perundang-undangan. 2. Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana/Asas larangan menggunakan analogi/Lex certa) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Artinya perbuatan pidana yang dimaksud harus diuraikan unsur-unsurnya oleh undang-undang secara jelas dan lengkap. 3. Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada/Asas non-retroaktif) Aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Secara eksplisit tersirat dalam ketentuan KUHP, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1).* Pengecualian terhadap asas tidak berlaku surut (pasal 1 ayat (2) KUHP) Pemberlakuan hukum pidana yang lebih menguntungkan dengan keluarnya UU yang lebih baru. BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT DAN ORANG (GRONDGEBIED/PERSONENGEBIED) Prof Moeljatno, mengatakan bahwa asas-asas yang terdapat pada pasal 2 sampai 8KUHP dianggap sebagai batas perlintasan antara hukum pidana dan hukum acara pidana.Asas hukum pidana (uraian umum) berdasarkan batas berlakunya menurut tempatdan orang yang terkandung dalam Pasal 2 sampai 8 KUHP, yaitu : 4
• 5. Asas Teritorialitas Pasal 2 KUHP Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiaporang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa, tindak pidana yang terjadi di wilayahIndonesia (baik di daratan, lautan maupun udara) maka akan dikenakan aturan hukumpidana Indonesia baik itu dilakukan oleh warga Negara atau warga asing. Pasal 3 KUHP Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orangyang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air ataupesawat udara Indonesia.Ketentuan pasal diatas merupakan perluasan dari Asas Teritorialitas Pasal 2 KUHP. Danmenunjukkan bahwa : a) Jika kendaraan/pesawat tersebut berada dilaut lepas yang berlaku adalah ketentuan pidana Indonesia. b) Jika seorang yang berada diatas kendaraan/pesawat tersebut sedang berlabuh di tempat asing melakukan suatu tindak pidana, oleh penguasa asing belum dituntut, maka sekembalinya ke Indonesia petindak tersebut dapat dituntut, tetapi jika sudah selesai secara juridis maka berlaku asas “nebis in idem”. c) Sebaliknya jika ada seseorang asing yang berlabuh/mendarat kendaraan/pesawat di Indonesia melakukan tindak pidana dapat dituntut sesuai ketentuan pidana Indonesia. 5
• 6. Asas Perlindungan atau Nasional Pasif Pasal 4 KUHP Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiaporang yang melakukan di luar Indonesia :(1) Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131;(2) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;(3) Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat- surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak pals.(4) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.Ketentuan pasal diatas mengutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingansuatu negara, atau dengan kata lain yang diutamakan adalah keselamatan kepentingansuatu negara. Sehingga asas ini dinamakan ‘asas perlindungan’ (beschermingsbeginsel). Intidari pasal di ats mengenai :- Ketentuan Hukum Pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap WNI maupun WNA baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk melindungi kepentingan hukum Indonesia, seperti yang disebut Pasal 4 KUHP. 6
• 7. - Pasal 4 KUHP adalah jenis kejahatan yang mengancam kepentingan hukum Indonesia yang mendasar, berupa keamanan, dan keselamatan negara, perekonomian Indonesia, serta sarana dan prasarana angkutan Indonesia. Asas Personalitas atau Nasional Aktif Pasal 5 KUHP(1) Ketetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan : Ke-1 : Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Ke-2 : Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang- undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan.Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa, bagi warga negara yang melakukan tindakpidana di luar wilayah Indonesia menyangkut pasal-pasal yang tertera pada ayat (1) Pasal5 KUHP, maka pelakunya akan dituntut menurut aturan hukum pidana Indonesia olehpengadilan Indonesia. Kepentingan nasionalnya disini terlihat agar pelaku tindak pidanayang warga negara Indonesia itu, walaupun peristiwanya terjadi di luar negara Indonesia,tidak diadili dan dikenakan hukuman dari negara tempat terjadinya peristiwa hukum atauperbuatan pidana itu dilakukan. Inti dari asas ini, yaitu : - Bergantung atau mengikuti subyek hukum atau orangnya yakni warga negara di manapun keberadaannya (Nasional Aktif). - Asas ini tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana. 7
• 8. - Diatur dalam Pasal 5 KUHP dan diperluas Pasal 5 ayat (2), diperlunak Pasal 6, diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP. Pasal 6 KUHP Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkanpidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan,terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.Tertonjolkannya asas personalitas dalam pasal 5 dan 6 KUHP, jelas ditentukan secara tegasbahwa subyeknya adalah warga negara Indonesia. Perbedaan antara pasal 5 ayat 1 ke-1dengan sub ke-2 ialah bahwa tersebut dalam sub ke-1 tidak dipersoalkan apakah tindakanitu merupakan tindak pidana atau tidak diluar negeri yang bersangkutan. Pasal 7 KUHP Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabatyang di luar Indonesia melakukan salah-satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkandalam Bab XXVIII Buku Kedua.Ketentuan pasal diatas memperluas asas personalitas yaitu walaupun pegawai negeriIndonesia (seseorang yang diangkat oleh penguasa umum dan ditetapkan untukmelakukan suatu tugas umum yang merupakan sebagian dari tugas negara atau badan-badan negara) itu pada umumnya berkewarganegaraan Indonesia, tapi tidak kurangbanyaknya yang berkewarganegaraan asing terutama dikedutaan-kedutaan RI, konsulat RI.Dalam hal ini yang berkewarganegaraan asing itu lebih diutamakan kepegawaiannya daripada kewarganegaraannya. Pasal 8 KUHP 8
• 9. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakoda danpenumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu melakukansalah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan BabIX Buku Ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan paskapal Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan.Ketentuan pasal diatas berlaku jika : - Tindak pidana diatas perahu - Petindaknya yang telah ditentukan, yitu nakhoda dan penumpang - Kepentingan “perahu Indonesia” atau “pelayaran Indonesia” yang harus mendapat perlindungan Asas Universalitas Berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalamhukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal)adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tatahukum sedunia (hukum internasional).Menurut Moeljatno, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi : 1. Kepala Negara beserta keluarga dari Negara sahabat, dimana mereka mempunyai hak eksteritorial. Hukum nasional suatu Negara tidak berlaku bagi mereka. 2. Duta besar Negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak eksteritorial. 3. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu Negara, sekalipun ada di luar kapal. Menurut hukum internasional kapal peran adalah teritoir Negara yang mempunyainya. 4. Tentara Negara asing yang ada di dalam wilayah Negara dengan persetujuan Negara itu. 9
• 10. Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli Perbuatan Pidana/Delik/Tindak Pidana/Peristiwa Pidana/Strafbaar feit adalahtindakan manusia yang memenuhi rumusan Undang-undang yang bersifat melawan hukumdan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.Berikut pengertian dari Perbuatan Pidana menurut beberapa Para Ahli, yaitu :a. D. Simons Perbuatan pidana adalah perbuatan salah (met schuld in verband staand) dan melawan hukum (onrechtmatig) yang diancam pidana (stratbaar gesteld) yang mana oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon).b. Van Hamel Strafbaar feit adalah suatu kelakuan orang (minselijkegedrging) yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.c. H.B. Vos Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-undang.d. W.P.J Pompe Strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran norma (ganguan terhadap ketertiban hukum/ law ordeer) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 10
• 11. e. Prof. Moeljatno, SH Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).f. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.g. Dr. Chairul Huda, SH, MH Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkain perbuatan yang padanya akan dilekatkan sanksi pidana.h. J.B. Daliyo, SH Tindak atau peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur- unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidanai. J. Baumann Perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.j. Roeslan Saleh Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.k. Jonkers Strafbaarfeit adalah suatu kelakuan yang dapat diancam pidana oleh undang- undang, bersifat melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 11
• 12. l. Utrecht Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.m. Andi Zainal Abidin Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu. 12