Penulis Sunyi

Penulis Sunyi : Yadi Jaydi (Penulis Bergiat : Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum (UIN SGD BDG) Pimpian Umum LPM LENSA, Ketua Pembina Remaja Komplek Griya Mitra Posindo-Bandung, Guru DTA Mitra Muhajirin-Bandung)             Sistem politik di Indonesia sangat memprihatinkan akhir-akhir ini, menurut peneliti LSI mencatat, hanya 20,9 persen responden yang menyatakan situasi perpolitikan Indonesia berada dalam kondisi baik, adapun 2,0 persen lainnya menilai sangat baik, dan 34,2 persen menyatakan sedang atau normatif. Sistem politik Indonesia  diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, dan pengambilan keputusan. Siklus sistem politik indonesia bisa di artikan seperti berikut, yaitu input, proses dan output. Input dalam ...

Penulis Sunyi : Yadi Jayadi (Penulis Bergiat : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (UIN SGD BDG), Pimpinan Umum LPM LENSA, Pembina Pemuda Komplek Griya Mitra Posindo – Bandung, Guru DTA Mitra Muhajirin - Bandung) “Segala puji bagi Alloh, Tuhan semesta alam yang dengan karunia-Nya turunlah segala kebaikan, dengan rahmat-Nya sempurnalah segala kebaikan dan hanya dengan taufik-Nya tercapailah segala kebaikan”. “Barangsiapa yang menginginkan dunia, wajib bagi dirinya dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat wajib dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan keduanya wajib baginya dengan ilmu” (H.R. Tabrani)             UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL : bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesej...

Penulis Sunyi : Yadi Jayadi (Penulis Bergiat : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (UIN SGD BDG), Pimpinan Umum LPM LENSA, Pembina Pemuda Komplek Griya Mitra Posindo – Bandung, Guru DTA Mitra Muhajirin - Bandung)             Berdasarkan ciri-ciri sistem demokrasi tersebut maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegara Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 sebagai ‘stats fundamentalnorm’. Selanjutnya didalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemetintahan Negara angka Romawi III dijelaskan “Kedaulatan Rakyat”. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Oleh karena itu “rakyat” adalah merupakan paradigma sentral kekuasaan negara. Menurut Abraham Lincoln , pengertian demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggaran dari r...

Penulis Sunyi : Yadi Jayadi (Penulis bergiat : Mahasiswa UIN SGD BDG/Fakultas Syariah dan Hukum, Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa, Pembina Remaja Komplek Griya Mitra, Guru DTA Mitra Muhajirin Bandung) Wanita muslimah merupakan salah satu unsur kekuatan masyarakat muslim. Kalau kita mau mencermati, sungguh wanita sangat dimuliakan dalam Islam saudara-saudaraku. Betapa banyak buku-buku yang membedah habis mengenai wanita, karena memang wanita adalah makhluk yang unik dan istimewa. dalam Al-Qur’an saja dapat kita lihat betapa banyak hukum yang dikhususkan untuk wanita, hal ini bukan dikarenakan kaum wanita itu lemah dan banyak kekurangan. Sebuah Negara itu kucinya adalah “Rumah” dan kuncinya rumah adalah Ibu (Wanita), dia adalah benih utamanya “Apabila sebuah bangsa ini mau baik, Maka Perbaikilah Wanita”, Tapi Kalau Perempuannya di rusak Maka tinggal menunggu waktu saja untuk sebuah Negara jatuh” . Kalau kita melihat kebelakang jauh sebelum isla...

Penulis Sunyi : Yadi Jayadi (Penulis bergiat : Mahasiswa UIN SGD BDG/Fakultas Syariah dan Hukum, PIMRED Lembaga Pers Mahasiswa, Pembina Remaja Komplek Griya Mitra, Guru DTA Mira Muhajirin Bandung) “Undang-Undang No.26/ 2007 Tentang Penataan Ruang”             Undang-undang ini memuat hukum tata ruang yang berisi sekumpulan asas, pranata, kaidah hukum, yang mengatur hal ikhwal yang berkenaan dengan hak, kewajiban, tugas, wewenang pemerintah serta hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya mewujudkan tata ruang yang terencana dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan bangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada, berdasarkan kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.            ...